imamrasyidi

Saya nggak paham benar maksud neolib ini. Saya udah tanya ke kawan seorang ekonom ttg apa definisi neolib atau neoliberal ini. Ternyata kawan ekonom ini juga nggak terlalu paham. Dia bilang sptnya itu definisi politik dan bukannya definisi ekonomi atau mungkin lebih tepatnya definisi yg dibuat oleh para politisi kali ya.

Salah satu keyakinan utama yg dituduhkan kepada org yg disebutkan sebagai neolib ini saya duga2 mungkin adanya keyakinan akan teori pembangunan yg disebut sebagai trickle down effect yaitu suatu teori yg kira2(sy bukan ekonom tapi masih sedikit ingat ttg hal ini) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menetes ke masyarakat bawah. Yg kontra dgn teori ini mengatakan bahwa masyarakat hanya mendapat sisa terakhir dr pertumbuhah ekonomi dan bukan elemen utama dr pertumbuhan itu sendiri.

Dari sini maka mungkin timbul yg disebut sebagai ekonomi kerakyatan dimana rakyat yg akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka krn sektor pertanian dan UKM merupakan tempat masyarakat kebanyakan berada, dibuatlah rencana utk menjadikan sektor ini utk maju dgn pesat.

Seperti ilmu2 yg lainnya (kecuali mungkin ilmu kudu), ilmu ekonomi dibangun dr landasan teori dan empiris maka ekonomi kerakyatan mesti dilihat secara teoritis dan empiris. Ini sebenarnya bukan tugas sy yg kerja sehari-harinya sebagai pemborong rumah tapi rasanya tangan gatal utk ikut berpendapat dan rasanya juga masih ada sedikit sisa kejayaan dulu sebagai dosen dan peneliti di almamater tercinta. Saya tergerak menulis ini krn sebutan neolib ini menjadi stigma yg mengaburkan persoalan yg sebenarnya. Berdebatlah dgn sehat tanpa berusaha memfitnah dan membunuh karakter org.

Secara teoritis rasanya saya nggak ingat ada yg namanya ekonomi kerakyatan ini. Secara empiris, negara mana yg mau dicontoh dgn ekonomi kerakyatan ini? Apakah China, India, Vietnam atau negara mana?

Negara2 itu justru malah saat ini lebih liberal dr sebelumnya. Walaupun mesti diakui bahwa mereka memanage liberalisasinya dgn baik. Dan yg lebih penting adalah aparatur di negara2 itu lebih baik kualitasnya drpd negara kita yg ranking korupsinya jauh di bawah China.

Saya paham para politisi ingin berebut mensejahterakan rakyat, ini prasangka baiknya. Prasangka buruknya adalah, para politisi ingin menjual idenya ke masyarakat dengan segala macam cara bahkan dengan cara yg tdk jelas logikanya sekalipun.Tentu saja pemerintah tidak boleh diam dgn kondisi masyarakat yg masih jauh dr sejahtera. Tapi berargumentasi dgn logika yg menyesatkan bukanlah solusinya.

Pemerintah saat ini yg didukung oleh para neolib itu (menurut mereka yg tidak suka lho, bukan menurut saya) memang belum optimal dalam membuat kebijakan yg mensejahterakan rakyat tapi mereka telah membuat kebijakan BLT, menyehatkan perekonomian dr beban subsidi yg dapat menenggelamkan APBN, memberantas korupsi yg memiskinkan masyarakat banyak, menstabilkan politik sehingga pembangunan ekonomi dpt lebih kondusif.

Saya merasa sasaran tembak dr para politisi ini thd pemerintah sekarang salah arah. Yg harus ditekan dr pemerintahan sekarang dan pemerintahan selanjutnya tetap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yg konsisten, penyediaan pendidikan, kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini masyarakat luas akan mudah utk bergerak mobilitas sosial ekonominya. Org spt saya yg berasal dr keluarga sederhana bisa menaikkan taraf hidup keluarganya dgn melalui pendidikan yg terjangkau. Dan ekonomi yg berkurang korupsinya akan menyebabkan iklim bisnis yg efisien sehingga bisnis berkembang dgn sehat dan mampu bersaing di pasar dunia sehingga akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Elemen yg lain dr sebutan neolib ini mungkin adalah ketundukan dr yg disebut para neolib terhadap pemerintah asing (Barat) dan pasar dan investor asing (Barat). Mungkin memang ada org2 yg tunduk dgn org asing terutama org2 yg bekerja pada perusahaan asing. (He he he ….. Saya pernah bekerja di perusahaan asing dan saya merasa etika bisnis di perusahaan asing seringkali malah lebih baik dr perusahaan lokal). Tapi sungguh naif menuduh org2 tertentu merupakan org yg takluk dgn kepentingan asing.

Kalau dilihat dr proporsi utang luar negeri Indonesia terhadap total hutang, menurut kawan ekonom saya, jelas ada penurunan. Artinya secara prosentase hutang luar negeri negara Indonesia makin menurun dibanding hutang dalam negeri. Berarti kalaupun disebut didikte maka negara Indonesia lebih banyak didikte oleh investor dalam mata uang rupiah. Di sisi lain prosentase hutang Indonesia terhadap PDB menurun dan menurut teman saya ini, Indonesia termasuk negara yg kadar hutangnya relatif rendah dibandingkan PDBnya.

Di pihak lain coba lihat dr para capres dan cawapres yg maju, adakah yg tdk pernah terlibat dgn masalah asing2 ini. Semuanya pernah duduk di pemerintahan yg mesti berurusan dgn lembaga donor asing. Bahkan capres yg tdk bisa majupun ada yg pernah jadi pejabat dan akhirnya mesti berurusan dgn asing tsb.

Selain itu harap diingat bahkan USA saat ini bahkan banyak berutang ke China. Negara China banyak membeli surat2 berharga yg diterbitkan pemerintah Amerika karena kelebihan USD yg mereka miliki dari hasil ekspor mereka ke negara2 Barat. Bahkan saat ini China mulai membeli surat berharga dari perusahaan2 besar yg menjadi perusahaan publik di Amerika.

Jadi sekali lagi inipun mengaburkan persoalan sebenarnya. Saya percaya persoalan yg terbesar bangsa ini hadapi adalah bagaimana mengelola diri sendiri dan tdk mudah mencari kambing hitam. Memang jelas negara lain selalu ingin menekan negara kita, tapi kalau cuma bisa menyalahkan org lain atas nasib kita maka negara ini tidak akan banyak terjadi perubahan. Sebagai warga negara kita wajib sedikit berkontribusi dgn memilih pemimpin yg benar2 adil, jujur, cerdas, dan memberikan teladan yg baik.